Untitled Document Jumat, 22 September 2017
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

3 Juli 2015 - Berita Parlemen

Azam Azman: ‘’Transaksi Mitratel Memang Harus Batal’’


fraksidemokrat.org - Komisi VI DPR RI menolak rencana pertukaran saham (share swap) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk terhadap PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel). Penolakan itu merupakan kesepakatan rapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Telkom Indonesia, Deputy Bidang Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

 

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI Hafisz Tohir, sejumlah anggota Komisi VI mencecar Dirut PT Telkom dengan sejumlah pertanyaan kritis. Para peserta sidang, termasuk Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Azam Azman Natawijana, mengingatkan Dirut Telkom tentang pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam Rapat Kerja (Raker) sebelumnya. Saat itu, Menteri BUMN menyatakan bahwa ada upaya mengubah anggaran dasar untuk kemudian dimasukkan ke agenda RUPS. ‘’Kalau menyangkal, rekaman bisa dibuka,’’ kata Azman.


Rencana share swap itu disampaikan PT Telkom Indonesia berdasarkan Surat Pimpinan No PW/12719/DPR RI/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 dan Surat Pimpinan PW/12297/DPR RI/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 dan sesuai keputusan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN tanggal 23 April 2015. Sementara penolakan share swap Komisi VI  didasarkan pada pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno pada Rapat Kerja tanggal 30 Juni 2015 dengan Komisi VI DPR RI.

‘’Menteri BUMN memang sudah menyatakan bahwa rapat Dewan Komisaris dan Direksi, bersama-sama menyetujui membatalkan rencana pertukaran saham Mitratel dengan PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG). Jadi, transaksi ini, memang harus batal,’’ kata Azman.

 

Ketidaksesuaian pernyataan PT Telkom dalam RDP 25 Juni 2015 dengan pernyataan Menteri BUMN 30 Juni 2015  memang menjadi sorotan dalam sidang ini. Dirut PT Telkom menyatakan tidak pernah berniat mengubah AD/ART PT Telkom Indonesia, sementara Menteri Rini menyampaikan menyatakan bahwa Dirut PT Telkom pernah mengajukan usul perubahan AD/ART PT Telkom.

 

Terkait hal ini, Dirut Telkom menyatakan bahwa pada saat RUPS BUMN mengajukan agenda dan perubahan anggaran dasar, mengumpulkan yang Tbk untuk mengubah pasal di Anggaran Dasar. ‘’Yang tidak terkait aturan OJK kita kritisi. Ada beberapa yang lolos untuk disetujui perubahannya ada yang tidak. Pada pembahasan dengan Deputi Menteri BUMN, pasal 17 ayat 6 tidak dibahas. Ayat 6 hanya diubah dengan penguatan komisaris,’’ katanya.  Entah seberapa nyambung penjelasan ini dengan tudingan inkonsistensi pernyataan sebelumnya. (***)

 

 





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2017