Untitled Document Kamis, 19 Oktober 2017
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

14 Maret 2017 - Berita Nasional

Ikhwan Datu Adam : Penerimaan Dana Bagi Hasil Daerah Harus Adil


fraksidemokrat.org, Balikpapan -  Masa reses DPR RI saat ini dimanfaatkan betul oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat   H Ikhwan Datu Adam guna menuntaskan persoalan yang hingga saat ini masih menjadi kendala di daerah pemilihannya, Kaltim dan Kaltara. Selain turun langsung ke masyarakat, ada beberapa hal yang menjadi perhatian sesuai dengan tugasnya di Komisi VII DPR RI. Yakni, persoalan dana bagi hasil (DBH) 

“Saya baru saja selesai turun ke daerah Balikpapan, Penajam maupun  Paser,  Hampir semua mengeluhkan Dana Bagi Hasil (DBH), Bahkan ada Pegawai Pemerintahnya yang terlambat Gajinya, Saya akan tetep memperjuangkan aspirasi daerah ini, tetap meminta pembagian dana bagi hasil Lebih adil’ Karena kita ini menyumbang ke Negara tidak kecil“ Ujar  Ikhwan Datu adam, Senin ( 13/3 ).

Menurutnya, sangat tidak elok jika Kaltim dan Kaltara tidak mendapatkan anggaran dari pusat dengan jumlah sepadan dibandingkan dengan dana yang diserahkan ke pusat.

 “ Ini persoalan lama. Tapi kalau tidak terus selesaikan, ya sampai kapan? Saya masih punya semangat, makanya masalah DBH terus saya kejar. Kasihan pemerintah daerah sekarang, nggak punya cukup uang untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik ” ujar Ikhwan Datu Adam.

Ikhwan  merasa prihatin, setiap bertemu pejabat pemerintah di kabupaten dan kota, dia selalu menerima keluhan soal pemotongan anggaran ke daerah maupun dana transfer. Bahkan ketika ada inisiatif daerah memanfaatkan dana dari pihak ketiga, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru seolah menghalangi.

“Ini jadi perhatian serius juga. Ada pemerintah daerah yang mau pinjam dana ke pihak ke tiga, informasinya mendagri tidak setuju. Sementara daerah juga butuh uang untuk melakukan kegiatan yang pada dasarnya sudah sangat efisien dan masuk skala prioritas untuk dikerjakan segera. Saya akan hubungi mendagri soal ini, mudahan komunikasi secara bersahabat dengan beliau bisa memecahkan masalah,” terang mantan wakil bupati PPU ini.

Bukan cuma itu, Ikhwan juga menyeriusi masalah kontraktor kontrak kerja sama yang ada di Kaltim. Semisal Blok Mahakam yang dikelola PT Total E&P Indonesie (TEPI) maupun East Kalimantan yang dipegang Chevron Indonesia Company (CICO). Menurutnya, pemerintah harus berani mengambil alih lapangan migas tersebut untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Hanya saja, pengambilalihan itu harus disertai dengan kompetensi. Sisa waktu yang ada jelang berakhirnya kontrak kerja sama harus dimaksimalkan guna melakukan transisi.

“Kita minta itu diambil (oleh pemerintah, Red), jangan gentar. Tapi segala sesuatu yang berpotensi berdampak negatif harus diantisipasi. Misal soal tenaga kerja. Program kemasyarakatan yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh mereka jangan sampai setop atau menurun kualitasnya,” beber politikus Fraksi Demokrat ini (Sumber Prokal.com/toha Tim Media FPD)

 

 





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2017