Untitled Document Jumat, 23 Juni 2017
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

22 Maret 2017 - Berita Nasional

Sesneg Tidak Profesional, Kenapa Pak SBY Seolah Disalahkan?


fraksidemokrat.org, Jakarta--Pertanyaan penting terkait mogoknya mobil kepresidenan, sebenarnya lebih tepat ditujukan pada pihak Sekretariat Negara. Ini soal profesionalisme dan kesiapan. Sangat krusial, karena menyangkut keamanan Presiden. Aneh, ketika yang seolah ‘bersalah’ adalah pihak lain, apalagi Presiden dan Wakil Presiden ke-6 RI, SBY dan Budiono, misalnya.

Demikian ringkasan respons Sekretaris Fraksi FPD Didik Mukrianto terhadap pernyataan Kepala Sekretariat Negara Darmansjah Djumala di media akhir-akhir ini, tentang mobil dinas. Djumala menyatakan, satu mobil dinas presiden dipinjam SBY karena masih membutuhkan.

‘’Ada beberapa hal yang membuat berita dan pernyataan itu tidak bisa dibiarkan tanpa klarifikasi. Misalnya, bahwa seolah Presiden ke-6 tidak berhak atas fasilitas itu. Kedua, berita itu dihubungkan dengan mogoknya mobil RI-1 di Mempawaj, Kalbar,’’ kata Didik.

Di sinilah, persoalannya. Mogoknya mobil RI-1 di Mempawah, 18 Maret lalu, menurut Didik yang kemudian dihubungkan dengan salah satu mobil dinas presiden yang digunakan Pak SBY. Padahal, peristiwa mogok menyangkut profesionalisme orang-orang atau lembaga di lingkungan presiden. 

‘’Persoalan tersebut tidak bisa dianggap remeh. Karena terkait dengan pengamanan dan keamanan Kepala Negara yang dimanahkan dan dijamin UU adalah hal yang sangat vital dan krusial,’’ katanya.

‘’Nah, profesionalisme atau kemampuan Sesneg mengelola asset penting Presiden, jangan lantas dihubungkan dengan hal lain. Apalagi kemudian, terkesan merusak citra Pak SBY,’’ tegas politisi muda Demokrat itu.

Dikatakan Didik, mestinya penyelenggara negara tahu bahwa ada kewajiban Negara terkait dengan hak keuangan/administrasi yang wajib dijelaskan dan diedukasi ke Publik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.

‘’Pasal 8 UU 7 Th 1978 sangat lear. Tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu ditafsirkan lagi. Bahwa kepada bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya; disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya,’’ kata Didik lagi.

Karena itu, pemerintah harus segera memberikan klarifikasi dan meluruskan pemberitaan yang negatif dan tidak benar, khususnya yang menebar kebencian dan berita bohong thd Presiden RI Ke-6. Kata Didik, pemerintah yang bijak adalah yang berdiri diatas prinsip konstitualisme. Memegang teguh hukum dan memperlakukan sama terhadap setiap warga Negara.

‘’Pemerintah yang baik adalah yang menegakkan kebenaran dan memegang teguh kejujuran. Kita tidak berharap rezim saat ini melahirkan budaya buruk bagi bangsa ini dengan terus menebar kebencian dan kebohongan. Karena dengan itulah moral dan karakter bangsa bisa hancur, dan bisa dipastikan kondisi negara semakin mendekati kehancuran,’’ katanya.

Didik juga kembali mengingatkan pentingnya berpolitik dengan etika dan moral. ‘’Jangan menebarkan kebencian atau berpolitik dengan landasan kebencian. Apalagi yang didiskreditkan, tak jelas pula apa salahnya. Mari berpolitik secara beradab,’’ pungkas Ketua Umum Karang Taruna Nasional itu. (media-fpd)

 





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2017