Untitled Document Kamis, 19 Oktober 2017
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

2 Oktober 2017 - Berita Nasional

Djoko Udjianto Imbau Masyarakat Ikut Tangkal Hoax


fraksidemokrat.org, Blora - Upaya membangun literasi (melek) media di kalangan masyarakat, harus dilakukan berbagai pihak. Tak terkecuali anggota dewan. Salah satu tujuannya, agar masyarakat lebih peduli terhadap masalah-masalah informasi, seperti penyebaran berita palsu atau hoax yang meresahkan akhir-akhir ini.

Demikian antara lain, dikatakan Anggota Komisi I DPR RI Djoko Udjianto dalam diskusi "Merawat Kebhinekaan dengan Bermedia Sosial yang Bijak" di Pati Jawa Tengah, Sabtu (30/09/2017). Selain Djoko, kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI ini menampilkan Dewan Pengawas LPP RRI Hasto Kuncoro, Akademisi UNS Surakarta, dan Dirjen Pengelolaan Media Publik Kementerian Kominfo Sunaryo.

’Di sisi lain, masyarakat sendiri harus banyak belajar mencerna informasi. Semua pihak harus terlibat untuk menangkal penyebaran hoax yang bisa menimbulkan kerusakan sendi-sendi hubungan antar komponen bangsa,’’ kata Djoko.

Belakangan, berita palsu atau hoax, menjadi fenomena yang meresahkan. Karena tak jarang, muatan hoax mengandung ujaran kebencian dan adu domba. Celakanya, selain menyebar lewat media sosial, tak jarang hoax muncul di media mainstream atau media-media yang relatif dirujuk masyarakat sebagai referensi.

“Saat ini sedikitnya 132 juta pengguna media sosial karena akses internet semakin mudah. Sebagai alat, tentu media sosial bisa digunakan untuk hal-hal positif. Tapi kenyataannya, kita banyak menemukan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong dan menyebar ujaran kebencian. Ini sudah menjadi penyakit masyarakat dan harus disikapi seluruh eleman,” kata Djoko lagi.

Daat ini masyarakat harus ikut berperan untuk menangkal hoax di berbagai media, terutama media sosial.  Masyarakat harus bijak ketika akan menyampaikan informasi, karena penyebaran hoax menganggu stabilitas warga dan negara. 

“Keberadaan UU ITE, belum mengurangi keberadaan berita bohong dan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial. Padahal anacamannya kurungan penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Karena itu, saya kira perlu dibentuk komunitas anti hoax yang intensif menyebarkan berita akurat dan mengcounter berita tidak benar,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Diakui Djoko, UU ITE juga kurang disosialisasikan,  sehingga belum berdampak secara nyata. Padahal, di sana ada ketegasan, terutama terkait ancaman bagi penyebar berita bohong, pembuat fitnah dan ujaran kebencian maupun permusuhan.

 “Ini harus dimasyarakatkan sehingga tahu apa yang dijalankan dan rambu-rambu apa yang harus kita hindari pasal-pasal tuntutan fisik dan denda yang harus disosialisasikan. Hoax ini sudah menjadi lelucon tidak lucu. Dibikin canda, padahal berdampak serius. Hoax harus kita perangi dengan tuntas,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Sri Hastjarjo mengemukakan, dengan 132 juta pengguna aktif, media sosial tidak mudah untuk dikontrol penggunaannya.

“Dengan banyaknya konten hoax ataupun ujaran kebencian yang terus dibagikan setiap pengguna media sosial, tanpa adanya filter dari diri sendiri, maka berita yang bohong akan dicap benar oleh masyarakat. Karena itu saya setuju, perlu ada gerakan untuk melawan hoax dan penyebar kebencian dari unsur pengguna media sosial itu sendiri,” imbuhya.

Menurutnya, terlalu berat bagi pemerintah untuk menghadapi perkembangan media sosial yang setiap hari terus bertambah penggunannya. “Persoalannya begini kalau pemerintah melakukan counter hoax kadang bahasa mereka tidak gaul. Oleh karenanya pemerintah bisa mensuplay informasi yang benar dan remaja ini yang akan menyebarluaskan dengan bahasa mereka. Harus kita akui jika para remaja lebih suka mendapatkan informasi dari sesamannya. Saya pikir setiap orang memiliki grup di media sosialnya sendiri,” jelasnya.

 

Wayangan

Selain mengisi seminar literasi media, Djoko Udjianto yang juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, pada hari yang sama, menggelar wayangan Bersama Pemerintah Kabupaten Blora. Sebagai Anggota MPR RI, Djoko memilih medium wayangan untuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini menghadirkan dalang Ki Sigid Ariyanto dan mengusung  lakon “Semar Mbabar Jati Diri”.

‘’Kalau sosialisasi nilai-nilai Pancasila, UUD Negara RI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika melalui ceramah saja, bosan. Saya kira, melalui media seni seperti wayang kulit, akan lebih mudah dicerna dan nilai-nilai tertanam secara lebih efektif,’’ kata Djoko.

Selain itu, wayang kulit juga dapat menghibur masyarakat dan sebagai bentuk pelestarian kekayaan seni budaya bangsa. “Kami berharap sosialisasi empat pilar ini bisa diserap dan diamalkan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Katherine Angela Oen doen dari Fraksi Gerindra, Siti Fauziah Kepala Biro Humas Setjen MPR RI, Bambang Susilo Ketua DPRD Kabupaten Blora, jajaran pimpinan dan SKPD Blora  dan Bupati Blora Djoko Nugroho. (wisnu/ tim media fpd)

 

 





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2017