Untitled Document Minggu, 19 November 2017
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

10 November 2017 - Berita Nasional

Eko Wijaya Sosialisasi UU Minerba di Bangka Barat


fraksidemokrat.org,  Bangka - Antusias  Masyarakat Desa Buyan Kelumbi Bangka Barat  mengikuti sosialisasi undang-undang oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI  Komisi VII Eko Wijaya, (EW)  menyebutkan sapaan Eko Wijaya  bahwa Sosialisasi undang-undang memiliki peran sebagai pengenalan bahwa terdapat undang-undang yang mengatur berbagai sendi kehidupan masyarakat.

Selain itu agar masyarakat juga memahami apa saja seluk beluk perundangan-undangan yang sudah di buat oleh Pemerintah dan DPR RI.

“Untuk saat ini, Undang-undang yang kami Sosialisasikan  yaitu UU nomor 4 tahun 2009 mengenai Mineral dan Batubara. Undang-undang ini cukup penting untuk disoasialisasikan mengingat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan tambang timahnya.” Ujar Eko Wijaya dalam acara Sosialisasi Undang-Undang DPR RI di Desa Buyan Kelumbi Bangka Barat, Kamis (8/11/2017)

Dalama cara  Sosialisasi Undang-undang tersebut, dihadiri pula Mantan Bupati Babar Ustadz Zuhri yang merupakan Calon Anggota DPD RI dari Provinsi Bangka Belitung, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Buyan Kelumbi dan Masyarakat di lingkungan Desa Buyan Kelumbi.

Eko Wijaya yang merupakan Ketua DPD Demokrat Babel sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menambahkan bahwa banyak nya masyarakat di Bangka Belitung terutama Bangka Barat yang menggantungkan perekonomian kepada hasil pertambangan menjadi salah satu pertimbangan nya mengapa memilih UU Nomor 4 tahun 2009 sebagai materi Sosialisasi kali ini. 

Eko Wijaya berharap masyarakat semakin mengerti mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pertambangan tersebut, tidak saja timah namun juga mineral lainnya.

Sehingga hal ini akan mengurangi konflik dan kerawanan hukum dalam pertambangan di Bangka Belitung khususnya Bangka Barat.

“Dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tersebut, diatur berbagai hal baik teknis maupun non teknis. Diatur pula mengenai kegiatan prapertambangan sampai kegiatan paska pertambangan. Hal ini tentu saja akan sangat bermanfaat untuk masyarakat Bangka Barat yang bersinambungan langsung dengan kegiatan pertambangan.”Ujar Eko Wijaya

Menurutnya, berdasarkan amanah Undang-undang, Pertambangan Mineral dan Batubara harus dikelola berdasarkan asas manfaat, keadilan dan keseimbangan.

Pertambangan harus dikelola dengan keberpihakan kepada kepentingan bangsa, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Lebih khusus lagi, diharapkan usaha pertambangan tersebut member manfaat demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Jika di lihat amanah Undang-undang tersebut, seharusnya pertambangan member nilai lebih kepada perekonomian masyarakat. Baik itu ketika prapertambangan, proses pertambangan dan paska pertambangan. Masyarakat harus merasakan manfaat dari pertambangan yang ada di sekitar mereka” Ujar Eko Wijaya. (Sumber : Bangka.tribunnews.com/Tim Media FPD )

  





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2017