Untitled Document Kamis, 14 Desember 2017
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

23 November 2017 - Berita Nasional

Marwan Cik Asan, Soal Penerimaan Pajak : ‘’Pemerintah Pesimistik, Tapi Proyeksinya Tidak Realistis


Mengkritisi penerimaan pajak 2017, Wakil Ketua Komisi XI Marwan Cik Asan menyatakan, pemerintah malah memperlihatkan pesimisme. Penyusunan APBNP 2017 menunjukkan, pemerintah memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tidak akan mencapai target sebagaimana ditetapkan. Tapi di sisi lain, proyeksi penerimaan RAPBN 2018 justru tidak realistis.

‘’Aneh juga, pemerintah kok ngajarin masyarakat pesimis. Target penerimaan Negara dalam APBNP 2017 itu sebesar Rp.1.736,1 triliun atau lebih rendah dari target APBN 2017 (Rp. 1.750,3 triliun). Penurunan target ini diikuti dengan penurunan target penerimaan pajak dari Rp.1.498,9 triliun menjadi Rp.1.472,7 triliun,’’ jelas Marwan di gedung MPR/ DPR Senayan, Jakarta (22/11/2017).

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak tahun 2017 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2017. ‘’Situasinya semakin menghawatirkan kalau kita cermati realisasi penerimaan negara sampai dengan 31 Oktober 2017. Baru Rp.991,2 triliun, lo. Itu artinya, baru 67, 3 persen dari target APBNP 2017,’’ tegas politisi muda Partai Demokrat lagi.

Ditegaskan, dengan sisa waktu 2 bulan, pemerintah harus mengumpulkan sebesar Rp. 481,5 triliun untuk mencapai target APBNP 2107. ‘’Itu pekerjaan mustahil, di tengah situasi perekonomian yang sedang lesu. Berdasarkan outlook target penerimaan pajak sampai akhir tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 85 -90 persen dari target APBNP 2017, atau lebih rendah dari pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2016. Ini mengkhawatirkan,’’ tambah Marwan.

Mencermati kinerja penerimaan pajak 2017 yang diperkirakan lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2016, Marwan mengatakan, kebijakan pengampunan pajak yang dilaksanakan pada tahun 2016 tidak memberikan dampak pada penerimaan tahun berikutnya. Padahal salah satu tujuan pengampunan pajak adalah untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (tax complience).

Harus diakui bahwa pertumbuhan penerimaan pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak ada periode 2004 -2014. Selama 10 tahun permerintahan SBY, kata Marwan, rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak berada diatas 9 persen, hanya pada tahun 2009 pertumbuhan penerimaan pajak menurun drastis sebagai dampak krsisis keuangan global tahun 2008.

Demikian pula jika melihat realisasi penerimaan pajaknya, selama 3 (tiga) tahun pemerintahan Jokowi, realisasi penerimaan pajak hanya sekitar 85 persen, sementara itu pada era pemerintahan SBY selama 10 (sepuluh) tahun realisasi penerimaan pajak rata-rata di atas 90 persen dari target APBN.

‘’Bahkan untuk tahun 2004 dan 2008 realisasi penerimaan pajak melebihi target APBN. Begitu pula jika membandingkan tax rasio 3 (tiga) tahun terakhir, terus menurun dari 11,36 persen  tahun 2014 menjadi 10,75 pada 2015 dan kembali menurun menjadi 10,36 pada tahun 2016, lebih rendah dari rata-rata tax rasio selama 10 tahun pemerintahan SBY sebesar 12 persen.’’

Mengenai proyeksi penerimaan Penerimaan Negara dalam RAPBN 2018 (Rp 1.894,7 triliun) dengan target penerimaan perpajakan Rp 1.618,09 triliun, Marwan menyatakan bahwa kenaikan tersebut dibanding APBNP 2017, terlalu optimistik. ‘’Kenaikannya 9,8 persen. Padahal realisasi penerimaan pajak 2017 saja tidak akan mencapai target, yang diperkirakan hanya sebesar 90 persen. Saya perkirakan akan akan terjadi shortfall  sebesar Rp.161 triliun. Proyeksi shortfall ini diperoleh dari perkiraan realisasi penerimaan pajak sebesar 90 persen dari target APBN 2018.’’

Karena itulah, Marwan menyatakan, dengan mencermati realisasi penerimaan pajak pemerintah sampai dengan 31 Oktober 2017 yang baru mencapai 991,2 trliun, atau baru mencapai 67,3 persen dari target APBNP 2107 sebesar Rp.  1.472,7 triliun, dapat dikatakan target yang dipatok dalam APBNP 2017 terlalu optimis dan tidak realistis.

‘’Tinggal 2 bulan, bagaimana target terpenuhi? Dengan realitas tersebut, shortfall  pajak akan berdampak pada pelebaran celah defisit anggaran yang pada APBNP 2017. Meskipun pemerintah  telah melakukan langkah antisipasi melalui perubahan prognosa dalam APBNP 2017 dengan menurunkan  defisit dari  2,92 persen menjadi 2,67 persen dari PDB, pelebaran defisit masil akan terjadi jika pemerintah  tidak mencari  sumber penerimaan lain. Dan defisit bisa melewati batas maksimal sebesar 3,0 persen sesuai yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara.’’

Juga dikatakan Marwan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menjaga keberlangsungan fiskal, khususnya mengamankan besaran defisit APBNP 2017 yang akan melampaui 3 persen dari PDB.

‘’Pilihan kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah adalah menambah utang atau melakukan efisiensi dan pemotongan belanja. Langkah efisiensi lebih baik ketimbang menambah utang. Efisiensi dapat dilakukan melalui penghematan belanja rutin, termasuk melakukan pemotongan anggaran,’’ kata politisi asal Lampung itu. (media-fpd)






LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2017