Untitled Document Kamis, 14 Desember 2017
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

23 November 2017 - Berita Nasional

Fraksi Demokrat Gelar Diskusi Narasi Politik Ramah Gender


fraksidemokrat.org, Jakarta, Kader Partai Demokrat, khususnya perempuan, diminta lebih menguasai isu-isu gender, mengarusutamakan isu tersebut di berbagai level—terutama di Parlemen—dan mengartikulasikannya sesuai dengan bahasa masyarakat. Komitmen dan penguasaan masalah ini, merupakan modal penting untuk meraih dukungan perempuan terhadap Demokrat pada Pemilu mendatang.

Demikian antara lain, beberapa poin penting dari Focus Group Discussion (FGD)  ‘’Narasi Politik Ramah Gender’’ yang diselenggarakan Fraksi Partai Demokrat (FPD), Kamis (23/11/2017) pukul 09.30-13.00 WIB di Ruang Rapat Fraksi Partai Demokrat Gedung Nusantara I Lt. 9,Jakarta. FGD, dibuka Sekretaris FPD, Didik Mukrianto, SH., MH yang antara lain, menyambut baik diskusi ini dan menegaskan bahwa Demokrat berkepentingan untuk mendengarkan, menggali dan menggunakan materi diskusi sebagai bahan perjuangan.

Diskusi yang dipandu aktivis Partai Demokrat, Firliana Purwanti ini, menghadirkan Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin; Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan, Atnike Sigiro;  Nani Zuminarni, Direktur Perempuan Kepala Keluarga (PeKKA) dan Lita Anggraini dari Jaringan Pembela Hak-hak Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT).

Firli, mengantarkan diskusi dengan menegaskan bahwa komitmen Demokrat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sudah terbukti. Kedekatan PD dengan isu perempuan bisa dilihat dari data bahwa sekitar 50% pemilih adalah perempuan. Bahkan PD kerap disebut sebagai partai perempuan, karena keterpilihan angota legislatif yang siginifikan dan struktur kepengurusan partai relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan.

‘’Pertanyananya, kok masih saja kita kesulitan memenuhi kuota 30% perempuan di Parlemen? Ini sebagian yang akan kita diskusikan,’’ kata Firli.

Mengutip Lawrence Friedman,  Firli melakukan analisis gender Partai Demokrat dengan segitiga Substansi, Struktur dan Kultur. Substansi dimaksud, adalah manifesto politik, struktur merupakan gambaran kepengurusan yang memberi ruang atau bahkan berimbang dan kultur, tentu saja, budaya partai yang ramah gender.

Atnike Nova Sigiro, Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, menyampaikan setidaknya 3 isu penting dalam diskusi. Yakni 1]. Berpihak kepada keadilan gender; 2] Pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program pembangunan; dan bagaimana, isu tersebut 3]. Terartikulasi.

‘’Poin terakhir, terartikulasi ini relative jarang dibahas. Padahal penting. Karena kita ingin, bagaimana kita mampu mengutarakan masalah-masalah gender atau perempuan bukan hanya benar, tapi juga dapat diterima. Jadi caranya harus benar, bahasa misalnya, sesuai dengan masyarakat penerima informasi,’’ kata Ike, sapaan Atnike.

Menurut Ike, artikulasi menjadi persoalan penting karena ada banyak hal yang membutuhkan penjelasan benar dan detil, tapi tidak mudah dimengerti atau dipahamkan kepada masyarakat. Misalnya, tentang isu kelas, tempat tinggal atau tempat kerja, profesi, kultur maupun geografi.

Sementara Lita Anggraini dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), memaparkan data-data terkait PRT Indonesia serta bagaimana mereka diperlakukan secara tidak ramah gender. Baik di luar negeri dan ironisnya, banyak kasus di dalam negeri.

Sebagian data Rapid Assesment JALA PRT menyebutkan, jumlah PRT tahun 2009 adalah 10 juta lebih di dalam negeri. 67% dari  16 juta rumah tangga kelas menengah dan menengah atas memperkerjakan PRT. Berdasarkan survei ILO  dan Universitas Indonesia tahun 2015, jumlah PRT Indonesia yang bekerja di dalam negeri sebanyak 4,269,126, terdiri dari 3,231,000 perempuan dan 1,125,919 laki-laki.

‘’Masalah umumnya adalah tidak ada pengakuan sebagai pekerja, sehingga tidak ada perlindungan, tidak ada penghormatan dan tidak ada pemenuhan hak-hak sebagai pekerja. Tentu saja, mereka juga tidak dilindungi regulasi yang baik sesuai prinsip HAM dan antidiskriminasi. Padahal mayoritas perempuan bekerja dalam situasi tidak layak,’’ kata Lita.

Dalam konteks inilah, Lita meminta Demokrat dan perempuan Demokrat untuk lebih keras memperjuangkan digolkannya RUU PRT dan memperhatikan ratifikasi konvensi internasional terkait hak-hak pekerja di ranah domestik.

Dari PeKKA, Nani Zuminarni, menyatakan bahwa kader Demokrat sebaiknya juga memperhatikan beragam isu terkait ibu rumahtangga yang sering diabaikan. Misalnya, fakta bahwa jumlah perempuan bekerja dan menjadi kepala rumahtangga sangat banyak.

‘’Setiap 4 keluargaIndonesia, dikepalai perempuan. Perkiraan kami, ada 20 juta rumahtangga dikepalai perempuan. Saya berani memastikan setiap kita bersentuhan dengan perempuan kepala keluarga. Tapi apakah kebijakan-kebijakan dan narasi kebijakan memihak atau memperhatikan itu? Misalnya, bagaimana definisi kepala rumahtangga dalam soal bantuan atau jaminan sosial yang disediakan pemerintah? Ini harus lebih diperjalas dan disuarakan.’’

Di sisi lain, Nani mengaku lebih pas jika siapapun, termasuk kader Demokrat, menggunakan istilah ramah perempuan. Ketimbang kata gender yang seringkali dilematis. ‘’Jadi kalau mau, sudah saja narasi politik ramah perempuan. Itu jadi pemihakannya kuat, sehingga strateginya bisa lebih jelas dalam memberdayakan perempuan,’’ katanya.

Adapun perspektif lain, disampaikan Komnas Perempuan yang dalam diskusi ini diwakili salah seorang komisionernya, Mariana Amiruddin. Mariana, menyampaikan fakta-fakta seputar kekerasan terhadap perempuan, baik dalam rumahtangga maupun di sisi kehidupan lain. Di berbagai sektor, nasib perempuan masih sangat memprihatinkan terkait perlakuan atas mereka oleh kaum laki-laki yang tidak menyadari kesetaraan hak.

Lebih parah lagi, ‘’catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017 mencatat bahwa garis besar dari arti femicide adalah penghilangan nyawa  perempuan berhubungan dengan identitas gendernya. Femicide adalah puncak dari KtP (kekerasan terhadap perempuan) yang berakhir pada hilangnya nyawa perempuan. Komnas mencatat bahwa femicide minim terlaporkan ke Komnas Perempuan ataupun lembaga layanan, karena dianggap korbannya sudah meninggal, padahal hak asasi seseorang atas martabat, hak kebenaran, dan sebagainya, tidak berhenti dengan hilangnya nyawa,’’ kata Mariana.

Diskusi berlangsung hangat, setelah para pengurus Partai Demokrat seperti Ketua Umum PDRI Tuti Budhisantoso, Lies Dedeh (Perlindungan Hak-hak Perempuan dan KDRT), Nuning dari Departemen Aparatur Negara serta Erma, dari Departeman Urusan KPK DPP PD, menyampaikan tanggapan. Umumnya, para pengurus PD, termasuk anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik, mengaku sangat tercerahkan dengan diskusi. Bahkan dianjurkan, diskusi ini diteruskan dalam bentuk lain, agar pada kader-kader perempuan demokrat siap mendulang suara dengan cara-cara yang baik dan sekaligus memberdayakan perempuan sebanyak-banyaknya. (nh)





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2017