Untitled Document Sabtu, 26 Mei 2018
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

2 Februari 2018 - Berita Nasional

Agus Hermanto : Pasal Penyadapan dalam UU Tipikor Belum Diatur Secara Tuntas


fraksidemokrat.org, Jakarta- Wakil Ketua DPR RI dari Freksi Demokrat, Agus Hermanto mengklaim pasal penyadapan dalam Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belum diatur secara tuntas. Menurut Agus, persoalan penyadapan harus jelas seperti mekanisme dan siapa yang harus disadap lantaran erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Di dalam UU Tipikor tentunya tentang UU atau RUU Penyadapan itu belum diatur secara tuntas.Adajuga yang inginkan, ini ada satu usulan dari RUU tentang penyadapan bagaimana mekanisme penyadapan, siapa yang harus disadap. Karena inikanerat kaitannya dengan HAM dan sebagainya," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2018).

Selain itu kata Agus, RUU penyadapan ini juga erat kaitannya dengan penyelidikan-penyelidikan dari tindak pidana, baik tindak pidana korupsi maupun lainnya. Atas dasar ini kata Agus sebagian fraksi mengusulkan adanya RUU penyadapan.

"Namun ini sekali lagi masih dalam taraf usulan. Sedangkan tentunya dibahas di dalam sesuatu yang lebih fokus seperti tadi KUHP. Kalau KUHP ini sudah cukup lama dan sudah cukup akan mendekati finalisasi. Tapi kalau RUU penyadapan belum sampai ke arah situ," katanya.

Sebelumnya Komisi III mengajukan dua rancangan undang-undang (RUU) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Dua RUU tersebut adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Penyadapan.(Sumber  : breakingnews.co.id/Tim Media FPD )

 





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2018