Untitled Document Jumat, 17 Agustus 2018
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

6 Februari 2018 - Berita Nasional

Benny K. Harman: Pembahasan RUU KUHP Sudah Tiga Tahun


fraksidemokrat.org, Jakarta- Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman (BKH) mengatakan, Komisi III membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kurang lebih tiga tahun.

"Saya perlu menyampaikan bahwa komisi III telah membahas UU KUHP ini kurang lebih tiga tahun. Sejak tahun 2015 awal yang lalu," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2018).

Menurut Benny, komisi III sesuai aturan undang-undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) telah bertemu dengan sejumlah ahli dan mengunjungi sejumlah universitas untuk meminta masukan. Selain itu dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Banyak masukan yang telah diberikan telah kami terima untuk kemudian kami proses dibahas dalam tingkat panja komisi III. Setelah dilakukan pembahasan di tingkat panja kemudian diserahkan pada tim perumus dan tim sinkronisasi untuk melakukan perumusan terhadap sejumlah pasal yang telah disetujui di tingkat panja," jelasnya.

Lanjut Benny, ada sejumlah pasal yang sampai saat ini masih dalam pilihan. Berkenaan dengan pasal-pasal yang masih dalam bentuk opsi-opsi kata Benny, rumusannya akan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang berlaku di dewan.

"Kami akan menyerahkan kepada panja kemudian kepada pleno rapat kerja dengan pemerintah. Selanjutnya kami meminta pimpinan komisi III dan pilihan dewan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah berkenaan dengan sejumlah pasal yang kami anggap masih sangat sensitif hingga saat ini," jelasnya.

"Sehingga dengan demikian kami akan menuntaskan tugas kami sehingga berkenaan dengan pengambilan keputusan sejumlah isu yang masih sensitif yang masih krusial. Sepenuhnya kami serahkan pada mekanisme di dewan," pungkasnya. ( Sumber : breakingnews.co.id/Tim media FPD )

 





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2018