Untitled Document Kamis, 18 Oktober 2018
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

25 Juni 2015 - Berita Parlemen

Fraksi Partai Demokrat Perjuangkan Kepemilikan Rumah untuk Rakyat dengan RUU TAPERA


PARIPURNA DPR RI


fraksidemokrat.org—Jakarta. Mengingat makin besarnya masalah perumahan rakyat, Fraksi Partai Demokrat (FPD) menegaskan hadirnya RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan salah satu usul inisiatif DPR yang harus diprioritaskan. Dalam Pandangan Akhir yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRI (25/06/2015), FPD mencatat bahwa hingga tahun 2015, Indonesia masih kekurangan pembangunan perumahan (backlog) 13,5 sampai dengan 15 juta unit rumah.

Persoalan utama dalam pembangunan perumahan tentu saja pembiayaan. Karena itu, diperlukan suatu mekanisme pembiayaan yang meringankan masyarakat yang ingin memiliki unit rumah. Di sinilah, menurut FPD, diperlukan landasan hukum dalam konteks menghimpun serta menyediakan dana murah jangka panjang pembiayaan perumahan guna memberikan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Digaris bawahi FPD bahwa hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan hak rakyat yang diamanatkan dan dijamin UUD 1945 Pasal 28 H,dan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman No.1 Tahun 2011. Tersurat pula di sana bagaimana tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih dari sekadar untuk kebutuhan fisik, rumah merupakan ruang pemenuhan kebutuhan yang lebih luas; psikis, budaya, ekonomi dan aspek-aspek lain. Dalam konteks demikiankan, FPD setuju agar Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Rancangan Undang-Undang  Inisiatif DPR.

‘’Jangan lupa, pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya,’’ demikian pandangan Fraksi Demokrat sebagaimana disampaikan Ir. H. Marwan Cik Asan, MM, Wakil Ketua Komisi XI DPR F-PD.(***)





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2018