Untitled Document Rabu, 18 Juli 2018
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

11 Juli 2018 - Berita Nasional

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat dalam RUU APBN Tahun 2017


fraksidemokrat.org—Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Rapat paripurna pagi ini diadakan secara terbuka dan dipimpin oleh Agus Hermanto dengan dihadiri oleh 287 dari 560 anggota dan seluruh anggota fraksi.

Anggota Komisi I MPR/DPR RI, Teuku Riefky Harsya menyampaikan tentang pandangan umum Fraksi Demokrat dalam rapat paripurna kali ini.

“Pemerintah diharap untuk mempertahankan kinerja serta menindaklanjuti atas pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait Laporan Keuangan Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN),” kata Riefky.

Selain itu, pemberian apresiasi oleh Fraksi Partai Demokrat dalam langkah pemerintah tentang penjagaan inflasi selama tahun 2017 sebesar 3,6 persen.

Teuku menegaskan, Fraksi Partai Demokrat memberikan dorongan terhadap pemerintah untuk memanfaatkan anggaran secara efisien untuk kepentingan rakyat. Disamping itu, kewajiban pemerintah di tahun 2017 tentang naiknya APBN sebesar Rp 517,1 triliun dari 2016 menjadi Rp 4.407 triliun untuk perwujudan program prioritas seperti infrastruktur, perbaikan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

“Kurangnya kesadaran masyarakat akan pembelian produk dalam negeri menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat,” tutur Riefky.

Teuku mengingatkat agar pemerintah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran di dalam menjalankan cita-cita pembangunan nasional Indonesia yang sejahtera termasuk program sosial safety net dan diharapkan lebih cermat dalam merencanakan proper pelaksanaan untuk penguatan struktur APBN.

Dengan ini, Fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menerima dan menyutujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi undang-undang. (Claudia, Elvera, Windya, Ratih)

 





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2018