Untitled Document Minggu, 15 September 2019
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

10 April 2019 - Berita Nasional

Angkat Bicara Terkait Kasus Penganiayaan Siswi SMP di Pontianak, Ini Penjelasan Erma Ranik


 

fraksidemokrat.org, SANGGAU - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik mengapresiasi langkah Polresta Pontianak yang menangani kasus penganiayaan ADY di Pontianak.

Cara penanganan sudah tepat yakni menggunakan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

“UU yang dibentuk ini merupakan kemajuan dalam konsep pemidanaan di Indonesia, ”katanya melalui rilisnya, Rabu (10/4/2019)

Legislator asal Kalbar  itu menjelaskan, UU SPPA menyebut definisi anak adalah mereka yang sudah lewat 12 tahun tapi belum 18 tahun.

“UU SPPA memiliki konsep yang sangat bagus dan tepat yakni membedakan anak yakni pelaku tindak Pidana, korban dan saksi suatu tindak pidana, ”ujarnya.

Selain itu, lanjut Politisi Partai Demokrat Asal Kalbar itu, UU ini mengandung prinsip keadilan restoratif
yakni mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

 

“Selain itu ada prinsip Diversi yakni pengalihan proses penyelesaian perkara dari proses Pidana ke proses diluar peradilan pidana, ”tegasnya.

Terkait ADY sebagai korban, pendampingan psikologis harus dilakukan dengan maksimal agar tidak ada trauma, mengingat korban masih berusia sangat muda. Korban harus di bimbing agar bisa tetap tegar melanjutkan hidupnya setelah pulih kondisi fisik dan psikisnya.

Terkait pelaku, kata Erma, Patut diingat bahwa UU SPPA mengatur bahwa apabila pelaku berusia diatas 14 tahun. Apabila melakukan tindak pidana dengan ancaman diatas 7 tahun atau lebih, maka terhadap pelaku ini dapat dikenakan penahanan. “Pidananya dapat berupa peringatan atay pidana dengan syarat (pembinaan di luar Lembaga Permasyarakatan), ”tuturnya.

Terkait kasus Audrey, Tindak Pidana yang dituduhkan pada pelaku adalah Penganiayaan yakni pasal 351 ayat 1. Jika terjadi penganiayaan berat maka ancaman hukuman maksimal 5 tahun.

Terkait isu yang menyebutkan Pelaku merusak vagina korban, maka harus dibuktikan didepan sidang pengadilan

“Apabila terbukti tentu hakim akan memberikan pertimbangan lain.  Patut diingat bahwa UU SPPA mengatur bahwa vonis terhadap anak yang menjadi pelaku pidana harus dikurangi sepertiga dari jumlah hukuman. Karena prinsip keadilan resoratif dan diversi dalam UU SPPA, ”tegas Erma Ranik.

Untuk itu, Erma mengimbau agar masing-masing pihak menahan diri. Korban, pelaku dan saksi dalam kasus ADY ini adalah anak anak. Mereka semua harus dibimbing dan di pulihkan.

“Mereka masih anak-anak. Negara sudah mengatur urusan pidana anak ini dengan sangat baik penanganan perkara ini. Mari kita dukung Polri, Komisi Perlindungan anak daerah, anak dan orang tua agar dapat duduk bersama mencari solusi terbaik bagi semua, ”pungkae Erma. (Sumber : Tribunnews com/Tim media fpd)

 

 





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2019