Untitled Document Minggu, 15 September 2019
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

10 September 2019 - Berita Nasional

Ibas Yudhoyono: KPK Tak Boleh Dilemahkan, Harus Diperkuat!


fraksidemokrat.org, Jakarta - Revisi UU KPK yang tengah diusulkan DPR terus mendapatkan kritik. Partai Demokrat  memastikan siap mengawal dan menolak adanya pelemahan terhadap KPK.
"Yang jelas nanti teman-teman di parlemen akan menyampaikan pandangannya dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Tapi gini pointnya adalah kami fraksi Demokrat akan terus mengawal KPK," kata Ketua Fraksi Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). 
Ibas mengatakan fraksinya akan terus mengawal revisi UU KPK. Menurut dia, tidak boleh ada pelemahan pada lembaga antirasuah itu.
"KPK tidak boleh dilemahkan, KPK itu harus diperkuat dan KPK itu menjadi pilar pembangunan pengawalan hukum dan di Indonesia," ujar Ibas.
Meski begitu, Ibas menilai tidak boleh juga ada sebuah lembaga yang terlalu kuat.
"Tidak boleh ada yang tidak bisa dikontrol, tapi sekali lagi kita tekankan tidak boleh ada yang dilemahkan, dan tidak boleh ada yang terlalu kuat," ucap putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. 
Kendati demikian, menurut Ibas, baik KPK maupun DPR dan pemerintah harus saling mendengarkan usulan masing-masing. Terutama mendengar usulan publik terkait UU KPK. 
"Jadi saya pikir ya KPK juga harus mendengar usulan publik, KPK juga harus mendengar usulan parlemen, kita juga harus mendengar usulan KPK, dan kita juga harus mendengar usulan publik. Kita lihat saja nanti proses dinamika yang berjalan," tutur Ibas. 
Seperti diketahui, rencana revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dalam rapat paripurna Kamis (5/9) ini mendapat kritik keras karena dianggap berpotensi memperlemah KPK. Sejumlah pasal yang disorot antara lain soal keberadaan Dewan Pengawas yang dipilih DPR, penyadapan hingga penggeledahan yang harus mendapat izin Dewan Pengawas hingga dibatasinya penyelidik dan penyidik harus dari lembaga tertentu. (Sumber : detik.com/tim media fpd)




LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2019