Untitled Document Jumat, 22 Juni 2018
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

14 Februari 2018 - Berita Nasional

Wahyu Sanjaya : Perlu Solusi Bagi Wirausahawan Pemula yang Belum Punya KTP


fraksidemokrat.org, Jakarta- Anggota Fraksi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR RI Wahyu Sanjaya mengemukakan perlunya dibuat terobosan regulasi terkait munculnya para wirausahawan pemula yang belum memiliki KTP karena usianya relatif muda.

Hal ini diperlukan untuk mengurus birokrasi perijinan para wirausahawan pemula yang saat ini cukup marak seiring berkembangnya bisnis online.

"Bagaimana wirausahawan pemula yang belum cukup umur ini akan menerbitkan ijin usaha, sementara usianya masih SMP dan SMA yang belum punya KTP," ungkap Wahyu saat Tim Kunjungan Spesifik berdialog dengan Pemerintah Daerah dan SKPD Sumatera Selatan di Kantor Gubernur Sumsel,Palembang, Senin (12/2/2018).

Politikus Demokrat ini juga berharap agar kelak RUU Kewirausahaan Nasional mampu mengakomodir berbagai regulasi yang sudah ada di tingkat daerah, untuk disederhanakan agar bisa diimplementasikan di daerah dan mendorong tumbuhnya iklim wirausaha nasional yang kreatif dan inovatif.

"Regulasi di daerah semestinya memberi ruang seluas-luasnya untuk tumbuh kembangnya para wirausahawan pemula, jangan dihambat apalagi dipersulit dengan birokrasi yang rumit," pinta Wahyu dalam keterangan tertulis, Selasa (13/2/2018).

Legislator dapil Sumatera Selatan ini juga berharap masukan dari kalangan pemerintah daerah, asosiasi pengusaha dan juga dinas-dinas terkait mengenai definisi kewirausahaan dalam RUU ini apakah harus berjenis usaha baru atau termasuk jenis usaha yang sudah ada.

"Perlu dipikirkan juga aturan perbankan yaitu adanya kewajiban BI checking bagi para usaha kecil yang perlu pinjaman. Bagaimana agar aturan ini ke depannya tidak menghambat wirausahawan nasional dalam mendapatkan dukungan pendanaan dari perbankan," imbuh Wahyu.

Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Rizali memberi masukan maraknya jual-beli online yang belum dikenakan pajak, tidak perlu sewa tempat (toko) sehingga ini perlu diatur karena negara butuh pajak untuk pembangunan.

Namun pihaknya sepakat bahwa UMKM butuh proteksi, agar pengusaha besar ritel (minimarket) tidak beroperasi sampai ke pelosok sehingga pedagang kecil tersingkirkan.

"Amerika saja negara liberal tapi masih mengenal adanya proteksi," imbuhnya. (Sumber : Tribunnews.com/Tim Media FPD )

 





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2018