Untitled Document Jumat, 21 September 2018
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

20 Februari 2018 - Berita Nasional

Ini Lima Poin Venna Melinda Demi Perjuangkan Perfilman Indonesia


fraksidemokrat.org Jakarta - Melihat perkembangan dan kemajuan perfileman Indonesia, aktris sekaligus Anggota Fraksi Partai Demokrat Venna Melinda berkomitmen untuk undang-undang tentang dunia perfilman Indonesia harus dikuatkan.

Venna yang menjadi anggota Komisi X DPR RI yang juga mewadahi film Indonesia, mengatakan, UU 33 Tahun 2009 tentang perfilman Indonesia, harus di revisi total.

"Perfilman adalah salah satu pilar bangsa dalam hal edukasi dan hiburan. Sudah saatnya diberikan tindakan konkret untuk meningkatkan peran artis dan stekholder perfilman, dalam berkontribusi di dunia perfilman," kata Venna Melinda usai menghadiri pertemuan dengan insan-insan perfilman di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Pertemuan itu dipimpin oleh pimpinan Komisi X DPR RI Djoko Udiyanto, dan diikuti oleh Ferdiansyah serta Alex Sihar (BPI), Elpris (PFN), Catherine (Cinema XXI), Gerry (AINAKI), beberapa perwakilan dari PARFI 56, seperti Marcella Zalianti, Ray Sahetapi, dan Wanda Hamidah.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, ia memberikan lima poin, terhadap usulan revisi UU 33 Tahun 2009 tentang perfilman Indonesia.

"Pertama, saat ini Pemerintah sedang giat membangun infrastruktur, ke depannya wajib dimulai perbaikan infrastruktur perfilman yang bersifat institusi pendidikan, peremajaan teknologi perfilman, dan perbaikan struktur kelembagaan di sektor perfilman," katanya.

"Kedua, menurunkan pajak bagi industri film lokal sebagai bagian dari Nawacita untuk melindungi UMKM, atau rekayasa sistem pemanfaatan pajak di sektor perfilman, yang bisa dialokasikan untuk pendidikan perfilman, maupun kepada lembaga yang bertanggung jawab terhadap kemajuan sektor perfilman, baik secara akademis dan praktis," katanya.

Menurut Venna, ia mengatakan dalam poin ketiganya, urgensinya penerbitan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang merupakan satu kesatuan, yang bersifat turunan dari UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman.

"Karena itu bagian dari Pemerintah mengenai peraturannya, maka kewajiban Pemerintah untuk dimintakan pertanggungjawabannya," katanya.

Oleh karena itu, dalam poin keempat, Venna mengatakan bahwa perlu adanya tindakan revisi UU dengan judul Perubahan, agar memakan waktu yang efisien.

"Karena melakukan revisi tidak akan mencederai apa yang sudah ada pada UU Perfilman yang berlaku, melalui perubahan dan perbaikan beberapa pasal. Seperti contoh UU Tipikor," kata Venna.

Venna mengatakan DPR RI melalui Panja Perfilman meminta agar regulasi dan aturan teknis mengenai sektor perfilman tersentuh DNI, untuk dibuat terlebih dahulu aturan-aturannya.

"Jadi diputuskan untuk dibuka bila regulasinya belum siap," tegasnya.

Menuntut untuk dilakukannya revisi UU Perfilman dikarenakan masalah perfilman Indonesia harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam kemajuannya.

"Makanya sebuah gerakan Revisi Total UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Ini wajib diberikan perhatian dalam rapat-rapat Komisi X DPR RI selanjutnya," kata  Venna Melinda.(Sumber : wartakota.tribunnews.com/Tim Media FPD)

 

 





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2018