Untitled Document Senin, 25 Juni 2018
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

1 Maret 2018 - Berita Nasional

Ayub Khan : Sosialisasi UU Pekerja Migran


fraksidemokrat.org, Anggota Fraksi Partai Demokrat Komisi IX DPR RI, Ayub Khan melakukan sosialisasi  Undang – undang tentang Pekerja Migran Indonesia, di Balai Desa Jatian, Kecamatan Pakusari. Undang – undang ini merupakan produk dari inisiatif Komisi IX DPR RI.

“Kemarin itu kita sudah sosialisasikan tentang Undang –undang Pekerja Migran Indonesia (PMI). Undang –undang ini kan merupakan inisisatif Komisi IX dan sudah selesai dan tinggal menunggu aturan di bawahnya. Dan itu sudah menjadi tugas pemerintah,” kata Ayub Khan, Jumat (23/2/2018).

Menurut Ayub, masyarakat harus mengetahui tentang UU Pekerja Migran Indonesia ini. Apalagi dalam UU ini lebih banyak mengutamakan di perlindungan.

“Jadi pekerja migran Indonesia itu tidak dibebani biaya, zero cost, istilahnya seperti itu. Kemudian mereka juga mendapat asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dan ketika sudah purna, mereka pun juga ada semacam pembinaan dan keterampilan. Jadi banyak hal yang kita sampaikan ke masyarakat,” terang Ayub.

Politikus Partai Demokrat ini juga menjelaskan, UU ini merupakan revisi UU sebelumnya. Namun jika UU sebelumnya, fokus materi lebih banyak di penempatan daripada perlindungan. Padahal selama ini persoalan yang sering dihadapi pekerja migran karena perlindungan terhadap mereka masih sangat lemah.

“Selama ini banyaknya persoalan yang dihadapi oleh pekerja migran kita karena perlindungannya sangat lemah. Alhamdulillah sekarang sudah ada (perlindungan), kita tinggal menunggu dari pemerintah untuk menyiapkan aturan pelaksanaannya,” terang Ayub.

Komisi IX, sambung Ayub, terus mengawal agar UU ini bisa segera dilaksanakan. Bahkan setiap kali rapat dengan pemerintah, Komisi IX selalu menanyakan apakah aturan teknis dari UU ini sudah dibuat.

“Setiap rapat kerja kita selalu menanyakan sudah sejauh mana tindaklanjutnya. Baik itu kepada kementerian dalam hal ini sebagai fungsi operator dan sebagai fungsi regulatornya,” katanya.

Ayub berharap awal 2019 aturan pelaksanaan dari UU Pekerja Migran Indonesia ini sudah bisa diklaksanakan. Sebab kasus tenaga migran semakin hari semakin banyak.

“Pemerintah memang berjanji satu atau dua tahun peraturan pemerintah (PP) itu sudah selesai. Tapi kami tetap mengawal agar PP itu bisa selesai lebih cepat,” pungkas Ayub. (Sumber : kabar24.id/Tim media FPD )





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2018