Untitled Document Jumat, 21 September 2018
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

25 Juni 2015 - Berita Parlemen

Fraksi Partai Demokrat Kuatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Prioritaskan RUU Penjaminan


PANDANGAN AKHIR FPD TENTANG RUU PENJAMINAN

 

fraksidemokrat.org—Jakarta. Fraksi Partai Demokrat (FPD) menyetujui usul inisiatif DPR terhadap RUU Penjaminan untuk dijadikan RUU prioritas dalam Prolegnas tahun 2015. Sebagai catatan, keberhasilan Kredit Usaha Rakyat (KUR)—di masa pemerintahan SBY—dalam pengembangan usaha UMKM, merupakan cermin nyata dari pentingnya meningkatkan porsi alokasi kredit kepada UMKM dalam RUU Tentang Penjaminan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Usul Inisiatif DPR tentang RUU Penjaminan (Kamis, 25/06/2015).

Dalam pandangannya, FPD menyatakan bahwa sektor perbankan mempunyai peran strategis dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani kelompok masyarakat yang kelebihan dana (surplus) dengan yang membutuhkan dana (deficit), baik itu untuk tujuan konsumsi, investasi dan modal kerja. Tapi sejauh ini, kalangan perbankkan cenderung tidak memberikan kreditnya ke sektor rumah tangga, melainkan lebih berorientasi pada perolehan keuntungan dan hasil bunga obligasi rekapitalisasi. Tidak tersalurkannya kredit ke sektor rill tersebut mengakibatkan kinerja sektor riil menurun, sehingga tidak mampu melakukan produksi dan ekspor. Pilihan investasi juga melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBl), obligasi dan Surat utang Negara (SUN) dibanding menyalurkan kreditnya ke sektor riil. Disisi lain, ditetapkannya aturan yang cukup ketat oleh Bl dan banyaknya kasus kredit macet mengakibatkan perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya.

 

 

Dukungan Pada UMKM

FPD menegaskan, salah satu pelaku ekonomi yang sangat membutuhkan akses keuangan sektor perbankan adalah sektor UMKM dalam rangka menambah modal kerja dan peningkatan kapasitas produksi. Sayangnya, bagi kalangan perbankan sektor UMKM belum menjadi prioritas dalam penyaluran kredit. Terbukti jumlah kredit yang disalurkan ke sektor UMKM baru mencapai 39,18 persen atau sekitar 22,15 juta pelaku UMKM dari total pelaku sekitar 58 juta pelaku.

Adalah penting, menjembatani kepentingan pelaku UMKM dalam memperoleh akses kredit dan memberikan kepastian bagi Perbankan dalam penyaluran kreditnya. Di sinilah payung hukum yang jelas sebagai regulasi yang memberikan jaminan terhadap kredit yang disalurkan kepada sektor UMKM menjadi signifikan.

Selain vital bagi UMKM, keberadaan Lembaga Penjaminan juga merupakan amanat UUD Pasal 33 (4), yang di dalamnya menyebut tentang prinsip demokrasi ekonomi yang menekankan pada aspek-aspek kebersamaan, berkeadilan dan berkelanjutan demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1(11), juga diamanatkan hadirnya Lembaga Penjaminan Kredit sebagai bentuk dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjamandalam rangka memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.       

 

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

FPD mengingatkan, pelaksanaan penyaluran kredit perbankan dengan mekanisme pola penjaminan oleh pemerintah sebenarnya telah dijalankan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melaui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini diluncurkan 5 November 2007 dengan landasan Inpres No.6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM dan Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.             

Dalam kurun tujuh tahun (2007–2014) KUR telah menyalurkan kredit sebanyak 161 triliun kepada 11,5 juta pelaku UMKM, dan berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk 115 juta penduduk. Kebijakan penyaluran kredit dengan pola penjaminan tersebut  dapat memberikan  kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku UMKM dan Koperasi yang  telah feasible namun belum bankable. KUR adalah skema Kredit/Pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak  mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan. 

 

Meski masih relatif terbatas, keberhasilan program KUR dalam pengembangan UMKM dan pembukaan lapangan kerja  merupakan keberhasilan dari sisi penjaminan yang diberikan pemerintah kepada pihak perbankan dalam menyalurkan KUR. Maka untuk memperoleh hasil lebih besar dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM, lahirnya undang-undang penjaminan menjadi sangat penting untuk mengokohkan peran dan fungsi kegiatan  penjaminan dalam mendukung kinerja perbankan memberikan porsi kredit yang proporsional kepada pelaku UMKM.

Selain KUR, FPD juga menyebutkan sejumlah upaya penting di sektor ini yang sudah dilakukan di masa lalu, dan harus disempurnakan saat ini.  Secara rinci, FPD memberikan catatan dalam pengajuan  RUU tentang Penjaminan antara lain, pentingnya pengaturan tentang kewenangan perusahaan penjaminan, pengaturan kriteria pemberian kredit dengan pola penjaminan bagi pelaku UMKM, pengaturan tentang mitigasi risiko, sertifikasi lembaga penjaminan, pengaturan tentang porsi kepemilikan asing dalam perusahaan penjaminan, pengaturan tentang perusahaan penjaminan syariah, dan pengaturan tentang jaminan dan  keberpihakan terhadap ekonomi rakyat kecil.

Di akhir pandangan, FPD menyatakan bahwa keberhasilan KUR dalam pengembangan usaha UMKM, merupakan cermin nyata dari pentingnya meningkatkan porsi alokasi kredit kepada UMKM dalam RUU Tentang Penjaminan.(***)





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2018