Untitled Document Kamis, 16 Agustus 2018
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

13 Mei 2018 - Berita Nasional

Anggota Pansus RUU Terorisme Minta Napi Teroris Harus Diisolasi dan Diawasi Ketat


fraksidemokrat.org Jakarta - Pascakerusuhan di Mako Brimob, seluruh napi terorisme dipindah ke Nusa Kambangan.

Angota Pantitia Khusus atau Pansus RUU Terorisme DPR RI, Darizal Basir, mengatakan pemindahan itu percuma apabila tidak dibarengi dengan perubahan penanganan prosedur secara menyeluruh.

“Dengan penanganan yang diperketat, pemindahan napiter (napi teroris) ke Nusa Kambangan efektif untuk jangka pendek, tetapi tidak dalam jangka panjang," kata Darizal dalam keterangan tertulis, Minggu (13/5/2018).

Darizal, engatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob adalah momen penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam menangani para napiter di dalam penjara.

“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dari segala aspek seperti tempat dan lingkungan penahanannya, sistem pelayanan dan pembinaan, sistem pangamanan dan lain-lain, agar diatur dalam standar operasional yang tepat guna”, kata Anggota Komisi I DPR itu.

Politikus Demokrat itu lalu membandingkan perlakuan napiter di negara lain, seperti Malaysia.

“Di Malaysia mereka tidak dikumpulkan jadi satu, baik dengan sesama napiter maupun napi lainnya, tetapi diisolir”.

Di Malaysia, kata Darizal, dalam kasus terorisme, satu sel untuk satu napi.

Mereka tidak memiliki akses untuk bersosialisasi dengan napi lainnya. Dalam sehari, mereka hanya bisa menikmati udara di luar sel secara terbatas dan singkat. Tidak dapat berkomunikasi dengan napi sekitarnya dan diawasi secara ketat.

Waktu kunjungan juga dibatasi dengan kontrol ketat.

Karena hanya hidup sendiri, lanjut Darizal, mereka tidak mungkin bisa menyebarkan atau menularkan ideologi mereka kepada napi lainnya.

Dengan sistem seperti itu, para napi secara mental akan jatuh dan saat keluar akan berpikir ulang jika kembali terlibat dalam tindakan terorisme.

“Ini berbeda dengan perlakuan napiter di Indonesia. Mereka berbaur menjadi satu dengan pengawasan yang tidak ketat. Akibatnya, mereka bisa berkomunikasi dan membangun jaringan yang lebih luas," kata Darizal.

Alih-alih sadar, lanjut Darizal, napi terorisme di Indonesia justru semakin radikal di dalam penjara. Saat di penjara, mereka bisa pura-pura insyaf dan berbuat baik.

Tetapi ketika keluar, mereka telah siap untuk gerakan yang lebih besar.

Yang lebih berbahaya lagi, kata Darizal, mereka bisa menularkan idelogi ke napi-napi lain, merekrut dan membaiatnya menjadi anggota.

“Masuk karena mencopet, keluar malah jadi teroris," terang Darizal.

“Petugas yang berinteraksi dengan mereka di tahanan juga harus sering dirotasi. Karena interaksi yang sering bisa mempengaruhi aparat untuk bersimpati dan akhirnya mendukung ideologi mereka. Sudah banyak kasus dimana aparat penegak hukum terpengaruh dan ikut dalam organisasi mereka," kata Darizal.

Aparat yang terpengaruh ini, kata Darizal, sangat bahaya karena mereka bisa membocorkan rahasia, memberikan informasi penting dan membantu pergerakan napiter dalam penjara saat ada kasus pembangkangan atau pemberontakan.

Mereka juga bisa memberikan pelatihan atau teknik dasar-dasar kemiliteran dan pengetahuan penting lainnya.

“Jadi, bukan satu blok untuk para napiter, tetapi satu sel untuk satu napi dengan pengawasan ketat dan ruang gerak yang lebih sempit”, papar Darizal.

Saat disinggung soal tingginya anggaran untuk membangun sel tersebut, Darizal angkat bicara.

“Memang mahal, tapi nyawa manusia dan keutuhan bangsa jauh lebih mahal," tegasnya. (Sumber : tribunnews.com/Tim Media FPD )

 


 

 

 

 

 





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2018