Untitled Document Senin, 18 November 2019
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

25 September 2019 - Berita Nasional

Michael Wattimena : Paripurna DPR Sahkan RUU Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan


fraksidemokrat.org, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan disahkan menjadi Undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI.

RUU  ini merupakan perbaikan dan penyesuaian dari Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

“Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional yang saat ini pengaturannya dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Namun dalam implementasinya UU tersebut masih terdapat beberapa kekurangan dan belum mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Kekurangan tersebut, lanjut Michael antara lain berupa adanya pergeseran paradigma sentralistik menjadi desentralistik yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang turut mempengaruhi paradigma kewenangan pengelolaan budidaya pertanian.

Selain itu beberapa substansi UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman telah diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan MK No.99/PUU-X/2012 dinyatakan bahwa dalam Pasal 9 ayat (3) bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘dikecualikan untuki perorangan petani kecil’.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) juga dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri’.

Tidak hanya itu kebutuhan adanya sistem pembangunan berkelanjutan yang perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di bidang pertanian melalui sistem budi daya pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dengan memperhatikan iklim guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tanggung dan berkelanjutan.

“Implikasi dari berbagai permasalahan tersebutlah dirasakan perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan menjadi RUU Tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan,” ungkap Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

RUU tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan yang baru saja disahkan oleh Sidang Paripurna ini terdiri dari 22 BAB dan 132 Pasal. Adapun beberapa materi muatan penting yang diatur dalam RUU ini diantaranya adalah pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya pertanian dilakuikan dengan pendekatan pengelolaan agroekosistem berdasarkan prinsip pertanian konservasi yang bertujuan melindungi, memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi lahan guna peningkatan produktivitas pertanian berkelanjutan.

Peredaran hasil pemuliaan petani kecil dikecualikan dari proses pelepasan oleh pemerintahan.  Pengecualian kepada petani kecil dari perizinan dalam melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik, dimana petani kecil hanya melaporkan kepada pemerintah.

Kewajiban Pemerintah untuk menyediakan bank genetik, cadangan benih tanaman, dan benih hewan atau bibit hewan, serta cadangan pupuk nasional. Serta pemberian insentif kepada petani pemula dan petani yang melakukan budi daya pertanian dan meningkatkan produksi serta produktivitas hasil pertanian.

“Catatan penting yang diberikan kepada pemerintah setelah  diundangkannya RUU ini, pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap undang-undang ini, khususnya kepada petani, agar petani tidak dirugikan dalam hal melakukan usaha budi daya pertanian. Pemerintah melalui penyuluh pertanian harus selalu melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada petani mengenai tata cara budidaya pertanian yang baik dengan tetap memperhatikan kearifan lokal maupun budaya yang berlaku di masyarakat,” tambahnya. (Sumber : dpr.go.id/tim media fpd)





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2019